Surat Mahasiswa UI untuk Presiden Joko Widodo
Surat dari Mahasiswa dan alumni UI
untuk Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Maret 2015 lalu telah mewakili suara
rakyat Indonesia. Tindakan perbaikan dan penyelamatan bangsa yang disebut
sebagai Catur Citra oleh Sivitas
Akademik Indonesia adalah pilihan yang sangat baik jika ditinjau dari berbagai
segi. Catur citra “Perkuat KPK”, Komisi Pemberantas Korupsi dirasa sangat perlu
untuk dikokohkan mengingat polemik-polemik partai yang semakin berkecamuk di
era globalisasi sekarang ini. Ketamakan para pendiri bangsa yang bernaung di
bawah praktik partai politik yang semakin mengacu pada keinginan untuk menelan
pundi-pundi Negara Indonesia yang sengaja dibangun untuk pembenahan sudut-sudut
kota dan penyejahteraan rakyat Indonesia.
Parahnya lagi, para petinggi negara tidak sendirian melakukan penyedotan
brankas penyimpanan rahasia negara,
kong kali kong antara satu partai dengan partai yang lain semakin memudahkan
oknum politik yang tidak bbertanggung jawab untuk merogoh brankas rahasia lebih
cepat dan lebih mudah. Ditambah lagi saat ini KPK sedang bersitegang dengan
Polri, pertentangan ini bisa jadi membuat KPK dan Polri lengah dalam tugasnya
untuk menjepit tikus-tikus yang berkeliaran di luar kandang. Akibatnya, celah
bagi oknum pejabat negara dan daerah yang tidak bertanggungjawab semakin
longgar dan lebih gampang untuk dimasuki tanpa menggunakan kunci.
Di Inggris ada pepatah
seven years itch yang
berarti Gatal-gatal
setelah tujuh tahun. Artinya
adalah dalam rumah tangga biasanya
perselingkuhan terjadi setelah sekian lama berumahtangga, jadi perselingkuhan tidak timbul ketika pernikahan baru seumur jagung. Berbeda sekali dengan suasana politik pemerintahan baru
di negara ini, gatal-gatal setelah tujuh tahun ternyata tidak berlaku. Baru beberapa bulan saja, bulan madu
dengan pemerintahan baru sdh berakhir.
Terlalu
banyak mismanajemen, ketidakjelasan, ketidakmampuan bersikap terjadi dalam pemerintahan ini. Sehingga yang semula mendukung, kini
satu-persatu balik badan..
Salah
satu contohnya, ketika rakyat sedang gembira dengan batu akik, pemerintah langsung berancar-ancar
mengenakan pajak untuk batu akik. Kegembiraan rakyat berubah menjadi kegembiraan pemerintah untuk memajaki. Bisa jadi ini dijadikan peluang pula
untuk melakukan tindak korupsi. Pemerintah harus getol dalam menilai segala
kejadian yang ada di Negara Indonesia.
Lakukan revormasi total POLRI dan
Lembaga Peradilan segera, merpakan catur citra yang kedua. Presiden Joko Widodo
sangat perlu untuk melakukan revormasi besar-besaran terhadap Polri dan Lembaga
Peradilan Indonesia. Kedua lembaga ini dinilai sangat tidak efisien terhadap
tugas-tugas yang mereka emban. Semua ini dapat dilihat dari berbagai macam
tindakan yang mereka lakukan, dan dirasa masyarakat Indonesia telah mengetahui
sistem kerja yang mereka lakukan. Contohnya saja pada setiap sudut-sudut jalan
terdapat razia-razia ilegal yang membentang panjang, aparat ini tidak memiliki
izin untuk melakukan razia. Oknum polisi yang haus akan uang sering melambaikan
tangannya di depan jalan guna menyetopi pengguna kendaraan. Kemudian mereka
“merogoh kantung” pemilik kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
Selain itu, ada juga razia legal yang dilakukan polri guna menertibkan
pengguna jalanan. Akan tetapi, kembali lagi pada persoalan, bukannya menilang
tetapi porli malah memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini sebagai objek
penghasil uang. Tak hanya masyarakat saja, pejabat dan pengusaha juga pasti
mengetahui sistem kerja mereka, tetapi
pemilik jabatan tersebut terkesan diam dan tidak mau tahu.
Bukan hanya polisi, lembaga peradilan juga melakukan hal yang hampir
sama. Hakim rela menghentikan ketukan palunya demi seikat rupiah yang telah
dijanjikan leh para pidana kaya, pejabat tinggi, dan tikus-tikus pencuri. Bukti
yang belum akurat, ketidak adanya kekuatan dalam bukti seringkali menjadi
alasan para hakim untuk menghentikan kelangsungan sidang. Suasana pengadilan
yang biasanya mencekan bagi para tersangka menjadi seperti taman untuk orang
yang memiliki harta, tahta, dan jabatan. Jeruji besi yang dingin, bau, dan
kotor menjadi hangat, wangi, bersih, dan ditambah dengan fasilitas seperti
hotel di dalam penjara. Sebaliknya, rakyat kecil yang tak punya apa-apa, pengadilan
seperti neraka yang di dalamnya tidak tercium adanya wangi keadilan. Keadilan seperti “tajam
kebawah, tumpul keatas”. Ketajaman ini prnah terjadi pada nenek renta bernama
Asiani 74 tahun yang dituduh mencuri enam batang kayu jati, ironisnya Asiani
belum terbukti mencuri kayu jati milik perhutani tetapi Asiani sudah ditahan
selama tiga buln oleh Kejaksaan Negri Situbondo. Ini melambangkan bahwa
melemahnya keadilan terhadap rakyat kecil.
Selain kedua catur citra tersebut, masih ada dua catur citra yang lain
yaitu “Bersihkan Demokrasi dari Oligarki” dan “Turunkan Harga Barang Pokok yang
Menjadi Kebutuhan Rakyat Banyak dengan Memberantas Seluruh Mafia”.
Kesimpulan
Pemerintah
terutama Presiden Joko Widodo sangat dianjurkan untuk mendengarkan aspirasi
dari rakyatnya demi membangun cita-cita negara Indonesia yaitu untuk
membentuk pemerintahan yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam cita-cita ini, peran peran pemerintah sangat di
butuhkan guna mewijudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah di citakan sejak
lama. Masyarakat terutama pemerintah yang terlibat dalam urusan negara berperan
untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah membudaya sejak
masa orde baru, dan semakin bertambah di era sekarang ini. Catur citra surat
mahasiswa UI untuk jokowi akan lebih cepat terwujud dengan kesadaran masarakat
dan pemerintah yang mau sama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik.
No comments:
Post a Comment